Program televisi adalah salah satu media yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyikapi program televisi yang melanggar etika penyiaran sangatlah penting. Etika penyiaran adalah kumpulan aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh setiap program televisi agar tidak merugikan masyarakat.

Menurut Zainal Abidin, Ketua Dewan Pers, “Peran pemerintah dalam menyikapi program televisi yang melanggar etika penyiaran sangatlah vital. Pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur program-program televisi agar tidak menampilkan konten yang merugikan masyarakat, terutama anak-anak.”

Salah satu contoh program televisi yang melanggar etika penyiaran adalah acara realitas yang menampilkan kekerasan fisik atau verbal. Menurut Asep Komarudin, Direktur Lembaga Penelitian Media dan Komunikasi, “Program-program televisi semacam ini dapat memberikan dampak negatif bagi penonton, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu turut campur dalam menangani hal ini.”

Selain itu, program televisi yang menampilkan konten pornografi atau menyebarkan informasi palsu juga termasuk dalam kategori melanggar etika penyiaran. Menurut Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, “Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menindak program-program televisi yang melanggar aturan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak pantas atau menyesatkan.”

Sebagai penutup, peran pemerintah dalam menyikapi program televisi yang melanggar etika penyiaran memang sangat penting. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan program-program televisi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan tidak merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengawasi dan menindak program-program televisi yang melanggar etika penyiaran.